Selasa, 10 Desember 2013

Permendikbud Nomor 97 Tahun 2013

Tentang

Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan

dan Ujian Nasional


Permendikbud Nomor 97 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional, dapat diunduh pada lampiran di bawah ini:

Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2013/2014


PROSEDUR OPERASI STANDAR
PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C, DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Lebih lanjut silahkan Klik lampiran ini  
 

Jumat, 03 Mei 2013

Mendikbud Bentuk Tim Khusus Selesaikan Status Guru Honorer

Sehari menjelang Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh melakukan audiensi dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGRI). Pertemuan berlangsung di ruang rapat Gedung A lantai 2 Kemdikbud, Jakarta, pada Selasa siang (30/4). Sejumlah guru dari berbagai daerah menyampaikan aspirasi mereka serta masalah yang dihadapi di daerahnya masing-masing kepada Mendikbud.

Menanggapi aspirasi seorang guru mengenai status guru honorer yang masih banyak di daerah-daerah, Mendikbud memutuskan untuk membentuk tim khusus yang akan bekerja sama mengatasi permasalahan status guru honorer. Tim tersebut terdiri dari perwakilan Kemdikbud, dan perwakilan dari PGRI. Perwakilan dari Kemdikbud akan dikoordinir Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan, Syawal Gultom, sedangkan perwakilan dari PGRI dikoordinir Ketua PGRI, Sulistiyo.

“Kalau perlu SK, akan di-SK-kan sehingga memiliki kekuatan hukum,” ujar Mendikbub. Dibentuknya tim khusus ini supaya permasalahan mengenai status guru honorer bisa cepat selesai. Mendikbud menambahkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, juga memiliki semangat yang sama mengenai penyelesaian status guru honorer.

Kemudian menjawab keresahan guru tentang penerapan Kurikulum 2013, Mendikbud menegaskan, Kurikulum 2013 tidak boleh merugikan hak-hak dasar seorang guru. Ia menjelaskan, guru yang mata pelajarannya dihapus dalam Kurikulum 2013, akan dikonversi ke mata pelajaran lain. Selain itu, Kurikulum 2013 merupakan desain minimum, sehingga sekolah diperbolehkan menambah mata pelajaran atau mengembangkan desain itu.”Yang penting hak-hak guru dijaga, tidak boleh serta-merta diragukan,” ujarnya.
 

Senin, 29 April 2013

Pernyataan Pers BSNP tentang Pelaksanaan UN SMA Sederajat Tahun Pelajaran 2012/2013

Menegaskan kembali jawaban BSNP terhadap pertanyaan komisi X DPR-RI dalam rapat kerja  dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 26 April 2013 mengenai keabsahan proses pelaksanaan Ujian Nasional SMA / sederajat tahun pelajaran 2012 / 2013.

Berikut ini pernyataan pers Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tentang pelaksanaan ujian nasional (UN) SMA/Sederajat tahun pelajaran 2012/2013

Pernyataan-Pers-BSNP-tentang-Pelaksanaan-UN-SMA-2013

Rabu, 17 April 2013

LJUN yang Rusak Akan Dilakukan Pemindaian Khusus

Jakarta—Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMA/sederajat hari  Senin (15/04/) resmi dimulai. Para siswa di 22 provinsi melaksanakan UN sesuai dengan rencana.  Mereka  mengikuti UN sesuai jadwal yang ditentukan yaitu 15-18 April 2013. Sementara 11 provinsi di wilayah Indonesia tengah pelaksanaannya harus bergeser karena kesalahan teknis, bergeser menjadi   18-23 April 2013.
Dalam konferensi pers di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, Senin, (15/4), Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Ibnu Hamad, mengatakan, terkait dengan pelaksanaan UN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuka Posko UN yang dimulai pada 13 April 2013, hingga 26 April 2013. Hal ini untuk menampung laporan pengaduan masyarakat, keluhan, dan permintaan informasi terkait pelaksanaan UN.
Sementara Tengku Ramli, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)  yang juga hadir dalam konferensi pers, menjawab keluhan siswa tentang rendahnya kualitas kertas  Lembar Jawaban UN (LJUN)  yang mudah sobek sehingga dapat mengakibatkan hasil pekerjaan siswa tidak terbaca dan tidak bisa dipindai dengan komputer.
Tengku Ramli mengatakan, siswa tidak perlu khawatir dan risau karena LJUN  akan dipindai secara khusus oleh tim khusus. “Jika terdapat LJUN yang rusak atau sobek  akan dilakukan pemindaian khusus oleh tim universitas untuk mendapatkan hasil sesuai aslinya. Yang terpenting adalah jangan sampai merugikan siswa peserta UN,” sahutnya.
Ia menambahkan, BSNP sebagai lembaga pelaksana Ujian Nasional (UN) bersama-sama dengan instansi terkait bekerja keras sekuat tenaga agar pelaksanaan di semua pelosok tanah air berjalan sesuai dengan rencana. (JS/DM)